#BantuSesamaTanpaKeluarUang
#SemuaBisaJadiChangeMakers
Covid
19 sudah ada di Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang, walaupun hal ini
belum bisa diketahui hingga kapan Covid 19 ini akan terjadi di Indonesia.
Dampak demi dampak sudah dialami oleh masyarakat yang tinggal di Indonesia,
termasuk sulitnya mencari pekerjaan karena banyak perusahaan yang mengalami
collapse, pengangguran semakin naik karena banyaknya orang yang mengalami PHK
atau fresh graduate yang belum mendapat kerja sehingga hal ini mengakibatkan
perlunya penanganan dari pemerintah. Lapangan kerja yang semakin sempit
menghambat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Imbas
pandemi, data jumlah pengangguran terus meningkat. Pemerintah menargetkan
tingkat kemiskinan 2021 akan berada pada kisaran 9,2% hingga 9,7%. Pemerintah
menargetkan tingkat pengangguran akan ada di kisaran 7,7% hingga 9,1%. Angka
tersebut naik dari target tahun lalu sebesar 4,8% - 5%
Sejumlah
negara mengalami resesi ekonomi, mulai dari USA, Korsel, Singapura dan
Indonesia. Suatu negara bisa dikatakan resesi ekonomi apabila mengalami penurunan
signifikan dalam ekonomi selama berbulan-bulan. Salah satu dampaknya adalah
meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Banyaknya
orang yang meninggal karena covid 19, tenaga medis yang berjuang tanpa kenal
henti, dan masyarakat yang terkena covid sehingga membuat Indonesia bahkan
sempat di blacklist oleh beberapa negara karena kasusnya yang semakin naik,
tetapi dengan adanya PPKM yang dilakukan beberapa minggu kemarin hal ini
membuat kasus menurun, berharap kasus tidak akan semakin meninggi setelah
berakhirnya PPKM
Banyak
masyarakat yang mengeluhkan jika PPKM dan PSBB orang kehilangan pekerjaan
mereka, bahkan orang yang kerjanya tidak bisa dilakukan dari rumah harus
mendapatkan dampaknya karena penghasilannya terhambat
Pandemi
berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Di
sektor ekonomi, daya-beli masyarakat menjadi menurun, investasi melemah, dan
aktivitas ekspor-impor menjadi menurun bahkan terhenti
Hal ini juga mengakibatkan kemiskinan yang
semakin meningkat. Hal ini sama seperti kasus 1980 ketika terjadi krisis
ekonomi
Pemerintah
Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan
mapan dari segi ekonomi menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus
segera diselesaikan di samping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan,
strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain -lain.
Pemerintah
menganggarkan dana sebesar 695,2 Triliun untuk pemulihan Ekonomi Nasional. Dari
anggaran tersebut, 233,69 Triliun dipakai untuk program perlindungan sosial
yang 55% dari dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial.
Bantuan
sosial dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Terdapat
tujuh bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19. Bantuan terdiri dari Bantuan
sembako, bantuan tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, kartu Prakerja, subsidi
gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil.
Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah, mencanangkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
sebagai upaya mengurangi pengangguran, memberikan pelatihan dan pendampingan
terhadap UKM dan UMKM untuk tetap bertahan dan terus berjalan.
Lembaga
Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mewaspadai
peningkatan masyarakat miskin di perkotaan akibat menjadi Pusat Penyebaran
Covid-19. Beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan akan semakin
besar, baik melalui subsidi, bantuan sosial, dan lainya, menjadi semakin besar
Untuk
mengatasi pandemi, CORE menekankan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan
untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di garis
kemiskinan. CORE memberikan lima rekomendasi yang bisa dilakukan oleh
pemerintah.
Pertama,
memperbarui data penduduk miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan
sosial. Serta menambah anggaran bantuan sosial dan menambah jumlah penerima
bantuan kepada penduduk miskin. Kedua, integrasi penyaluran bansos. Agar
penyalurannya lebih efisien dan tidak tumpang tindih, dengan cara bekerjasama
dengan Bank BUMN untuk melakukan transfer secara langsung kepada penerima
melalui rekening khusus. Menghindari potensi berkurangnya bantuan yang sampai
ke penerima bantuan. Ketiga, subsidi Administered Prices. Mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama biaya-biaya yang di
kontrol oleh pemerintah. Seperti menurunkan harga BBM. Meski mengalami
penurunan mobilitas masyarakat. BBM berperan besar dalam mobilitas barang
logistik yang sangat penting aktivitasnya. Keempat, memberikan insentif kepada
bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Kebijakan ini dinilai mampu
membantu pemerintah untuk mengamankan ketersedian stok pangan nasional
khususnya selama pandemi. Kelima, pengelolaan APBN secara cermat. Meningkatkan
intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi
berdampak kepada peningkatan anggaran belanja negara. Pemerintah
dianjurkan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran yang dinilai kurang tepat untuk
dialihkan kepada bantuan Sosial, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sehingga,
dana-dana tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan,
khususnya dalam bentuk penyediaan bantuan pokok.
Pengentasan
kemiskinan harus selalu diupayakan agar masyarakat bisa hidup sejahtera.
Pembukaan lapangan pekerjaan, pelatihan dan pendampingan serta bantuan modal
usaha harus ditingkatkan untuk membantu masyarakat agar hidup sejahtera. Serta
investasi jangka panjang terhadap sektor pendidikan dan kesehatan harus terus
digalakkan. Karena ini adalah penting untuk pemberdayaan sumber daya manusia
kita agar unggul dan mampu bersaing dan diharapkan mampu menekan angka
kemiskinan. Serta perjalanan bantuan dan kebijakan pemerintah harus transparan
dan terbebas dari tindakan korupsi. Karena, akibat dari korupsi, membuat rakyat
semakin susah dan menderita
Lembaga
keuangan Credit Suisset melaporkan dalam “Global Wealth Report 2021” yang
dirilis akhir Juni 2021, bahwa jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta
dollar AS (Rp14,5 miliar) atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada
2020. Angka tersebut melonjak 61,69% year on year dari tahun sebelumnya, 2019
sebesar 106.215. Adapun jumlah orang sangat kaya dengan kekayaan bersih 100
juta dolar AS mencapai 417 orang atau naik 22,29% dari tahun lalu. Dibandingkan
total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya di Indonesia setara dengan 0,1%
populasi. Sedangkan BPS mencatat jumlah orang miskin bertambah menjadi 10,14%
atau 27,54 juta pada Maret 2021. Orang miskin menurut BPS adalah penduduk
dengan pendapatan kurang dari Rp 454.652 per bulan. Artinya, penduduk dengan
pendapatan di atas angka tersebut, Rp 500 ribu misalnya, tidak dikategorikan
miskin, padahal harga bahan pangan dan nonpangan makin melambung tinggi
